Perdagangan bebas

1.1 Pengertian

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya.

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semuha hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Bahasa Inggris: ASEAN Free Trade Area, AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN.

Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, ASEAN memiliki enam anggota, iaitu, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999. AFTA sekarang terdiri dari sepuluh negara ASEAN. Keempat pendatang baru tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA untuk bergabung ke dalam ASEAN, namun diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tarif AFTA.

1.2 Dampak positif

Dimulainya perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan China berdampak positif bagi pengelola pusat belanja. A. Stefanus Ridwan S. Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang menyatakan kepada Business News, saat dihubungi via telepon Rabu (27/1), saat ini terjadi pertambahan sewa ruang belanja antara 5 s/d 10 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kendati tidak menyebutkan data secara pasti, namun pertambahan jumlah penyewa (tenant) terutama karena mulai selesainya pembangunan sejumlah mal dan pusat belanja, seperti di Gandaria City dan Central Park. Demikian juga beberapa pusat belanja dan toko-toko yang kemarin-kemarin sedang bermasalah, tahun ini sudah normal beroperasi kembali. Misalnya Plaza Blok M yang akhir tahun lalu sempat terbakar, hanya tutup selama 8 hari saja."Kami memperkirakan kerugian akibat kebakaran mencapai + Rp 20 miliar, namun angka ini di luar kerugian yang dialami masing-masing toko atau penyewa ruang di areal tersebut. Kami berharap kejadian kebakaran ini tidak terulang lagi."Sementara jumlah mal terbanyak ada di Jakarta sekitar 63 bangunan, di Surabaya 20 bangunan, dan Bandung 10 bangunan. Mal yang besar luasnya lebih dari 90 m2, sementara yang menengah seperti Citraland, Karawaci, dan Pluit kurang dari 90 m2.

Secara keseluruhan di Indonesia, pusat perbelanjaan yang memiliki luas usaha 50.000 m2 tidak lebih dart 10%. Pusat perbelanjaan yang besar mencapai 90.000 m2 dan kebanyakan ada di Jakarta. Karena di daerah, pusat perbelanjaan untuk dapat memiliki luas bangunan 40.000 m2 saja sulit. Itulah sebabnya mal kebanyakan hanya ada di kota besar, mulai dari seluruh pulau Jawa, beberapa di Sumatera, dan hanya sedikit di Kalimantan.Dikaitkan dengan frekuensi kunjungan ke pusat belanja, salah satu faktor yang mendorong kedatangan pengunjung adalah situasi ekonomi dan politik dalam negeri. Apabila di dalam negeri aman, tidak ada demonstrasi, dan juga ada kepastian hukum serta tidak ada gonjang-ganjing akibat merebaknya kasus Bank Century, termasuk aksi menanggapi .100 hari kinerja pemerintahan, sebenarnya banyak orang menjadikan mal sebagai salah satu alternatif tempat bertemu, berkumpul, dan berbelanja.

"Namun kalau sudah banyak aksi demonstrasi, sehingga banyak terjadi sumbatan dalam transportasi dan akses menuju tempat belanja, maka para penyewa kehilangan hampir satu hari belanja potensial. Padahal hari ini (Kamis, 28/1) sebenarnya sudah banyak orang yang dibayar gajinya di masa akhir bulan seperti ini. Demikian juga apabila suasana serba tidak menentu dan hingar bingar, atau tidak ada kepastian di bidang politik, maka orang menjadi tidak berani keluar rumah atau kantor.

1.3 Dampak negatif

Perdagangan bebas ASEAN-Cina per 1 Januari 2010 akan membuat banyak industri nasional gulung tikar karena kalah bersaing. Akibatnya, angka pengangguran diperkirakan melonjak. Pengusaha Indonesia yang tak mampu bersaing dengan Cina akan gulung tikar atau mengurangi kapasitas produksinya. Meski perdagangan bebas itu bisa juga berdampak signifikan pada industri nasional, karena neraca perdagangan Indonesia-Cina pernah mencatat surplus sekitar US$ 300 juta, tahun lalu Indonesia sudah mencatat defisit US$ 4 miliar. Terbesar di sektor nonmigas. Dalam jangka pendek perdagangan bebas ASEAN-Cina ini lebih banyak mengindikasikan kerugian dibanding keuntungan. Pemerintah kurang mempersiapkan industri dalam negeri bersaing imbang dengan industri di ASEAN, khususnya Cina.

Neraca perdagangan Indonesia-Cina menunjukkan defisit yang terus membesar sejak tahun lalu. Indonesia dengan kekuatan pasar domestik sebesar 230 juta penduduk merupakan target pasar yang sangat besar, yang pasti akan segera disambar industri negara tetangga. Perdagangan bebas akan mempercepat proses deindustrialisasi dan mempersempit kesempatan kerja.

Kesepakatan perdagangan bebas yang telah dilakukan sejak delapan tahun lalu itu malah akan memperburuk sektor manufaktur. Menjelang diimplementasikan bulan depan, kesepakatan itu mulai menuai masalah yang mengkhawatirkan. Celakanya, baru sepekan terakhir tujuh instansi baru mulai menghitung kemungkinan daya tahun industri manufaktur Indonesia. Dari faktor kerugian, dalam jangka pendek perdagangan bebas itu antara lain akan membuat perusahaan yang tidak efisien bangkrut. Akibat barang impor menjadi lebih murah, volume impor barang konsumsi naik sehingga menghabiskan devisa dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sulit menguat.

Perusahaan juga cenderung akan menahan biaya produksi melalui penghematan penggunaan tenaga kerja tetap, sehingga job security tenaga kerja menjadi rapuh dan angka pengangguran diperkirakan meningkat. Dalam jangka pendek perdagangan bebas itu bisa membuat angka pengangguran membengkak lagi ke level di atas 9,5 persen jika sekitar 700 jenis produk terpaksa “hilang” karena kalah bersaing oleh produk Cina. Padahal sektor industri merupakan sektor kedua terbesar setelah pertanian dalam penyerapan tenaga kerja. Situasi ketenagakerjaan ini tampaknya akan menjadi penyakit kronis yang bisa merapuhkan fundamental ekonomi Indonesia. Perdagangan bebas akan menjadi masalah baru dalam ketenagakerjaan di Indonesia.

Dalam jangka pendek, tampaknya Indonesia akan mengalami neto negatif yang tidak hanya merugikan sektor industri dan ketenagakerjaan, tapi juga penerimaan negara dari pajak.